SetwanSidoarjo-H. Usman, M. Kes Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo memimpin rapat paripurna penyampaian jawaban Bupati Sidoarjo atas PU Fraksi-fraksi DPRD kab. Sidoarjo terhadap Ra[erda Kab. Sidoarjo tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2021, Sabtu 25/06.

Mewakili Bupati Sidoarjo, H. Subandi, SH Wakil Bupati Sidoarjo menyampaikan akuntabilitas dan transparansi menjadi budaya tanggung jawab penggunaan anggaran daerah yang perlu terus dikembangkan, sebagai bentuk pertanggungjawaban publik kepada masyarakat luas. dalam rangka mewujudkan akuntabilitas dan transparansi di lingkungan pemerintah daerah serta untuk melaksanakan ketentuan pasal 320 UU nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.

"Dan pasal 194 PP nompr 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, Kepala Daerah menyampaikan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa olek BPK paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir,"jelas H. Subandi. Wakil Bupati juga menambahkan mencermati laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan  belanja daerah  tahun anggaran 2021 sebagaimana yang disampaikan pada DPRD Kabupaten Sidoarjo telah dilakukan pemeriksaan oleh BPK dengan opini yang disampaikan adalah WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP).

"Hal tersebut menunjukan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah telah disajikan secara wajar dalam semua hal, baik mengenai posisi keuangan (neraca), hasil usaha atau laporan realisasi anggaran (lra), laporan arus kas, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. penjelasan laporan keuangan juga telah disajikan secara memadai, informatif dan tidak menimbulkan penafsiran yang menyesatkan. wajar disini dimaksudkan, bahwa laporan keuangan bebas dari keraguan dan ketidakjujuran serta lengkap informasinya,"jelasnya. (Diana)